PHRI Jakarta Minta Pemprov DKI Beri Keringanan PBB dan Pajak Reklame

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terus mendorong anggotanya tetap optimistis dan inovatif di masa pandemi Covid-19. Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Krisnadi terus memotivasi para pelaku industri hotel dan restoran tetap semangat dalam berusaha dan produktif.

"Dalam masa pandemi Covid-19 ini, industri hotel dan restoran sangat merasakan dampaknya baik terhadap penurunan tingkat hunian maupun harga jual kamarnya," katanya.

PHRI DKI berencana menggelar Musda XV dengan tema Bersama PHRI meningkatkan tourism Jakarta.

"BPD PHRI DKI Jakarta akan tetap berusaha membantu para anggota untuk memperjuangkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan usahanya, baik kemudahan terhadap kebijakan pajak maupun aturan-aturan yg berlaku," kata Krisnadi.

BPD PHRI DKI Jakarta juga sangat memperhatikan pemberlakuan dan pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan hotel dan restoran yang mengacu kepada protokol kesehatan dari Kemenkes, Kemenparekraf, pemerintah daerah melalui keputusan gubernur/SK Kadisparekraf DKI, maupun pedoman pelaksanaan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh PHRI pusat.

Menurut Krisnadi, industri hotel dan restoran di Jakarta mengalami kerugian yang besar imbas pandemi Covid-19. Penurunan okupansi hotel yang sangat tajam hingga tutupnya sejumlah hotel menjadi masa terburuk perhotelan di Jakarta.

Krisnadi menjelaskan penerapan PSBB membuat industri hotel dan restoran di Ibu Kota semakin sulit. Dia mencatat Mei 2020 para anggota menghadapi dilematis, karena industri hotel harus memberikan THR terhadap karyawan. Pada Mei 2020, tercatat 100 hotel tutup akibat pandemi, sebanyak 1.500 pekerja dirumahkan terutama untuk golongan pekerja harian dan pekerja kontrak.

• 1
• 2
• Selanjutnya